RPJMD 2016 -2021, revisi ke 2 (dua), dimungkinkan, hanya saja perlu mempertimbangkan anggaran  dan waktu

Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai

dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur

dalam Peraturan Menteri ini;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak

sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar

Perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan

politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran

Daerah, atau perubahan kebijakan nasional